SK PENGANGKATAN PAN PILWU

SURAT KEPUTUSAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEPONGPONGAN

KECAMATAN TALUN KEBUPATEN CIREBON

NOMOR : 147.1   /005/ SK-BPD/VI/2012

TENTANG

PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KUWU

DESA KEPOMPONGAN PERIODE 2012-2018

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) KEPONGPONGAN

Menimbang :           a.      bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan telah terbentuknya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa-desa dalam wilayah Kabupaten Klaten, maka guna kelancaran pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dipandang perlu adanya Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa (BPD);

b.        bahwa BPD dibentuk berdasarkan usulan oleh masyarakat Desa yang bersangkutan yang mencerminkan keterwakilannya yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat;

c.        bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a diatas , perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat          :     1.      Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2.        Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;

3.        Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4.        Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12,13,14 dan 15 Tahun 1950;

5.        Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;

6.        Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD);

7.        Peraturan Bupati Klaten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten;

8.        Peraturan Bupati Klaten Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);

Memperhatikan :     Pedoman Penyusunan Tata Tertib Badan Perwakilan Desa (Bpd)  Di Kabupaten Klaten.mm mm mm mm mm mmmmmmmmmm mm mmmm

MEMUTUSKAN :

Menetapkan       :     Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

PERTAMA          :     Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

KEDUA                :     Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

KETIGA               :     Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

·         Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

·         Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

·         Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

·         Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

KEEMPAT          :     Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

KELIMA               :     Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

                                                DITETAPKAN DI      :           KEPONGPONGAN

                                                PADA TANGGAL     :           16 JUNI 2012

                                                _____________________________________

                                                            KETUA BPD KEPONGPONGAN

                                                                        AHMAD ARIYANTO

Lampiran       :  KEPUTUSAN BPD KEPONGPONGAN

                           Nomor         :141.1/005/SK–BPD/VI/2012

                           Tanggal      : 16 Juni 2012

SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN KUWU DESA KEPONGPONGAN KECAMATAN TALUN KABUPATEN CIREBON

NO	N  A  M  A	J A B A T A N
1	Muchyidin	K e t u a
2	Zaenal Arifin	Wakil Ketua
3	Nugroho Sih Triyulianto	Sekretaris
4	Dede Supandi	Wakil Sekretaris
5	T u k i d i , SPd	Bendahara
6	H.Marbun	Sie Sosialisasi & Kampanye
7	Darlan	Sie Pendaftaran
8	Abidin	Sie Perlengkapan
9	Hamdan Nashrullah	Sie Umum
10	Haris Hilwana	Sie Dokumentasi
11	Dede Y Suharya,SH	Sie Keamanan

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KEPONGPONGAN KEC TALUN

KAB CIREBON

AHMAD ARIYANTO

K  E  T  U  A