BPD KEPONGPONGPONGAN TALUN: 2014

SURAT KEPUTUSAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEPONGPONGAN

KECAMATAN TALUN KEBUPATEN CIREBON

NOMOR : 147.1 /005/ SK-BPD/VI/2012

TENTANG

PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KUWU

DESA KEPOMPONGAN PERIODE 2012-2018

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) KEPONGPONGAN

Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan telah terbentuknya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa-desa dalam wilayah Kabupaten Klaten, maka guna kelancaran pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dipandang perlu adanya Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa (BPD);

b. bahwa BPD dibentuk berdasarkan usulan oleh masyarakat Desa yang bersangkutan yang mencerminkan keterwakilannya yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a diatas , perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12,13,14 dan 15 Tahun 1950;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;

6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD);

7. Peraturan Bupati Klaten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten;

8. Peraturan Bupati Klaten Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);

Memperhatikan : Pedoman Penyusunan Tata Tertib Badan Perwakilan Desa (Bpd) Di Kabupaten Klaten.mm mm mm mm mm mmmmmmmmmm mm mmmm

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

PERTAMA : Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

KEDUA : Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

KETIGA : Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

· Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

· Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

KEEMPAT : Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

KELIMA : Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

DITETAPKAN DI : KEPONGPONGAN

PADA TANGGAL : 16 JUNI 2012

_____________________________________

KETUA BPD KEPONGPONGAN

AHMAD ARIYANTO

Lampiran : KEPUTUSAN BPD KEPONGPONGAN

Nomor :141.1/005/SK–BPD/VI/2012

Tanggal : 16 Juni 2012

SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN KUWU DESA KEPONGPONGAN KECAMATAN TALUN KABUPATEN CIREBON

NO	N A M A	J A B A T A N
1	Muchyidin	K e t u a
2	Zaenal Arifin	Wakil Ketua
3	Nugroho Sih Triyulianto	Sekretaris
4	Dede Supandi	Wakil Sekretaris
5	T u k i d i , SPd	Bendahara
6	H.Marbun	Sie Sosialisasi & Kampanye
7	Darlan	Sie Pendaftaran
8	Abidin	Sie Perlengkapan
9	Hamdan Nashrullah	Sie Umum
10	Haris Hilwana	Sie Dokumentasi
11	Dede Y Suharya,SH	Sie Keamanan

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KEPONGPONGAN KEC TALUN

KAB CIREBON

AHMAD ARIYANTO

K E T U A

DATA DIRI PENGURUS

BPD DESA KEPONGPONGAN KEC TALUN KAB CIREBON


NO	N A M A	A L A M A T			J A B A T A N	NOMOR HP
NO	N A M A	RT	RW	Blok / Dusun	J A B A T A N	NOMOR HP

1	Ahmad Ariyanto	02	05	Bukepin I Blok L 4	Ketua	081222099836
2	Sebroto ME	02	01	Komplek PU Pengairan	Wk.Ketua	087729423433
3	H e r i	02	05	Bukepin I Blok W.03	Sekretaris	085324307981
4	Mujiyar	01	01	Jalan Gg.Rukun Blok Jurang	Ketua Komisi I Ekbang	085224145317
5	Mukalim	02	04	Dusun 2 blok sumur Siat	Ang Komisi I Ekbang	085321274919
6	Supriyono, S.Pd	01	02	Blok Simaja	Ketua Komisi II Pend & Kepemudaan	085224465085
7	Otong S Kusnaedi	04	06	Bukepin II Blok E2.No.18	Ang Komisi II Pend & Kepemudaan	081324129724
8	Kardina	04	06	Bukepin II Blok E.3 No.16	Ketua Komisi III Hukum & Perundang Undangan	085295760782
9	Agus Saifudin, S.Pd	03	03	Dusun 2 Blok Kavling Gg.Salam 12 c	Anggota Komisi III Hukum & Perundang Undangan	081395662062
10	Sugeng Widada, S.Pd	01	02	Blok Simaja	Ketua Komisi IV Kesra Sos	080395550155
11	Elly Aliyah	02	04	Dusun 2 blok sumur Siat	Anggota Komisi IV Kesra Sos	081324296712

BPD KEPONGPONGPONGAN TALUN

Senin, 15 Desember 2014

ATRIBUT BPD KEPONGPONGAN

SK PENGANGKATAN PAN PILWU

DATA DIRI PENGURUS BPD KEPONGPONGAN